Indonesia, negara yang dikatakan kaya raya karena ladang sumber daya alam tersebar dan menanti para penerus untuk memanfaatkannya bukan mengeksploitasinya. Yakin kaya? SDA kaya tapi SDM diliputi adverse selection dan moral hazard. Apa yang pantas dibanggakan? Kebanggaan atas "fasilitas" yang dianugerahkan Allah kepada kita? Atau bangga karena kita "cukup meminta dan menghabiskan fasilitas tersebut" seperti yang banyak diajarkan orang-orang hedonis kepada keturunan mereka? Mari kita telaah pelan-pelan.
| Courtesy of FotoWisata.blogspot.com |
| Eksploitasi pertambangan. Courtesy of SevenDesktop.com |
Hedonisme di negeri ini, dan di negeri lainnya, bermula ketika seseorang memiliki kehausan untuk dipuaskan yang sulit untuk dipuaskan. Seperti minum alkohol, seberapa banyak kau minum, rasa hausmu masih tetap ada, mungkin terselesaikan untuk beberapa saat, namun kekeringan yang meraba rongga mucosa akan menyebabkan tekanan osmosis di dalam tubuh terganggu, darah akan berubah menjadi lebih kental dan jantung akan bekerja lebih keras. Hati akan semakin terbebani oleh banyaknya asupan alkohol yang masuk. Lambung, untuk beberapa orang yang menderita penyakit seperti maag dan thypus, akan sangat menyiksa di beberapa saat. Dahaga yang melanda pun harus segera diobat, dengan minuman mahal yang sejatinya malah merusak tubuh. Dia tahu, apa yang seharusnya diminum, air biasa, air mineral, akan tetapi gengsi dan ego mengalahkan apa yang seharusnya dilakukan.
Seperti halnya yang terjadi dengan finansial negeri ini. Indonesia dalam tahap berkembang, maka kita perlu mengembangkan sektor-sektor yang masih tahap benih dan kecambah. Dalam hal ini sektor pertanian, perkebunan, perdesaan, perternakan, dan sejenisnya, yang termasuk dari usaha alami warga desa. Mereka membutuhkan suntikan dana, juga suntikan ilmu pengetahuan, demi terciptanya lapangan pekerjaan baru, yang dilandasi oleh niat merubah nasib. Paradigma yang terjadi di negeri ini adalah, yang di bawah sudah tersibukkan oleh mencari uang demi kehidupan sehari, yang di atas disibukkan untuk mengkapitalisasi setiap aset yang ditemui, entah itu milik orang dengan jalan persentase, atau masih belum diakui dengan pendataan di lembaga yang bersangkutan. Proses kapitalisasi ini sangat menguntungkan, bagi mereka yang duduk-duduk santai, lalu bagi mereka yang di sawah, laut, dan gunung? Jangankan mengerti, untuk bisa makan daging saja sudah sangat mensyukuri nikmat tersebut. Middle man, yang di tengah kedua klan ini, disibukkan dengan tabungan dan biaya pendidikan. Mau sekolah di mana? Kira-kira butuh dana berapa? Ayo kita tabung mulai dari sekarang. Klise. Dan terlalu terbatasi, padahal ketiga orang ini bisa saja hidup dalam satu kampung, namun pemikiran dan cara pandang mereka terbatasi oleh dunia masing-masing, seperti gated-communities. Seperti ini yang mayoritas terjadi di negeri ini. Mayoritas, bukan semua.
Kebutuhan modal dan peningkat kualitas SDM sangat krusial, lebih krusial yang kedua dibandingkan yang pertama sebenarnya. Karena modal termasuk fasilitas sarana pra-sarana pendukung yang penting, sedangkan ilmu pengetahuan adalah jembatan manusia dengan modal. Di pedesaan kerap kita jumpai banyak masyarakat yang mengeluhkan kebijakan pemerintah, mengeluhkan biaya pendidikan yang mahal, ditipu oleh oknum, menjadi korban pencabulan atau pemerkosaan, korban perampokan, dan korban-korban lainnya. Ini karena kurangnya ilmu pengetahuan masyarakat mengenai apa yang mungkin dan sudah terjadi di lingkungan. Hal ini pula yang dimanfaatkan oleh para juragan atau kompeni (ketika masa penjajahan) untuk memanfaatkan masyarakat biasa sebagai buruh kasar, ya karena memang hanya itu yang menjadi nilai tukar dari mereka. Bagaimana jika kualitas pendidikan ditingkatkan?
| Courtesy of XDMarkets Blog |
Finansial, di negeri ini adalah eksklusif. Masih belum menyentuh permukaan inklusif. Apa itu? Finansial inklusif adalah pelayanan keuangan untuk semua pihak dengan biaya yang affordable, bisa dijangkau oleh berbagai kalangan sesuai kemampuan masing-masing. Dulu, untuk meminjam dana sebagai modal kepada bank hanya orang-orang tertentu saja yang bisa, karena mereka bankable dan feasible. Berbeda dengan standar UMKM yang feasible namun belum tentu bankable. Kalangan ini masih memerlukan waktu untuk berkembang, sedangkan jatuh tempo dari peminjaman dan bunga yang disyaratkan oleh perbankan tergolong tidak masuk akal untuk kalangan ini. Berbeda dengan kalangan atas yang pendapatannya stabil dan tergolong lebih dari cukup untuk kebutuhan dasar.
Sekat ini kemudian dikurangi oleh program dana pinjaman pada masa Orde Baru, namun kandas di tengah jalan ketika pergantian tanduk kepemimpinan. Lalu dibangkitkan lagi pada masa SBY. Dan seperti yang kita lihat di pendapatan negara, pendapatan dari sektor UMKM memiliki sepertiga lebih dari pendapatan nasional.
Tak bisa dipungkiri, pendapatan negara ini meningkat untuk beberapa akhir periode pemerintahan ini memang dipengaruhi oleh sektor UMKM yang juga meningkat. Terutama di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali karena persebaran penduduk masih diprioritaskan di situ. Melihat program transmigrasi yang marak pada era Orde Baru untuk membuat pendapatan merata sekaligus mengeksplorasi kekayaan Indonesia yang masih tersembunyi, nampaknya program kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit investasi (KI) juga perlu dilihat dengan kaca mata optimis. Dua program ini sangat menjanjikan jika ingin membawa Indonesia lebih menuju kapitalisme pasar, agar tidak nanggung. Dengan KUR dan KI, maka eksklusivitas lembaga keuangan yang ada di Indonesia akan berkurang sehingga semua pihak berkesempatan untuk menjadi wirausaha, bisa di bidang peternakan, pertanian, perikanan, dan lain-lain. Asalkan diberi akses modal dan pendidikan yang memadai, maka akselerasi pertumbuhan akan memuaskan untuk 4-7 tahun ke depannya. Dengan catatan, mereka feasible namun belum tentu bankable.
Tingginya tingkat bunga pengembalian terkadang memberi kesan ngeri untuk meminjam di bank. Selain itu agunan yang digunakan pun terkadang dapat menguras harta. Walaupun 70% terjamin oleh Pemerintah, akan tetapi hal ini tidak bisa dijadikan jaminan bahwa kelak tidak akan ada masalah. Untuk itu perlunya penurunan tingkat suku bunga pengembalian dan penggunaan agunan yang lebih ringan agar rakyat bisa menjangkau, serta tempo yang wajar untuk kelas mereka, mengingat terbatasnya kualitas SDM saat ini. Kita perlu berkorban untuk mendorong perekonomian ini.
Referensi:
Wahid, Nusron. 2014. Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan. Jakarta: KPG
Tingginya tingkat bunga pengembalian terkadang memberi kesan ngeri untuk meminjam di bank. Selain itu agunan yang digunakan pun terkadang dapat menguras harta. Walaupun 70% terjamin oleh Pemerintah, akan tetapi hal ini tidak bisa dijadikan jaminan bahwa kelak tidak akan ada masalah. Untuk itu perlunya penurunan tingkat suku bunga pengembalian dan penggunaan agunan yang lebih ringan agar rakyat bisa menjangkau, serta tempo yang wajar untuk kelas mereka, mengingat terbatasnya kualitas SDM saat ini. Kita perlu berkorban untuk mendorong perekonomian ini.
Referensi:
Wahid, Nusron. 2014. Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan. Jakarta: KPG

Comments
Post a Comment